61 Tahun Kabupaten Barito Kuala IKU Muara Capaian Kinerja Pemkab Batola

“2021 Tahun Pelayanan Publik,

Batola Berkomitmen Memberikan Pelayanan Yang Lebih Baik”

KABUPATEN Barito Kuala pada tanggal 04 Januari 2021, memasuki 61 tahun. Tentu Pemerintah Daerah sebagai perangkat pada Kabupaten yang berjuluk Bumi Ije Jela ini dengan usia yang relatif berumur tersebut dari waktu ke waktu senantiasa berusaha menunjukan jati dirinya, guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Demikian pula bagi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala seiring perkembangan setiap pengaruh dominan lingkungan strategis selalu berupaya menghadirkan aktifitas pemerintahan yang memadai dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara berjenjang dan bertahap.

Sebagai pengemban amanah masyarakat, hasil-hasil kerja seluruh kegiatan pemerintahan dimaksud, untuk jangka waktu tertentu wajib dipertanggungjawabkan dan juga dilaporkan kepada masyarakat.

Visi Kabupaten Barito Kuala adalah terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera, dengan akronim Batola SETARA.

Ada empat misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan yakni : pertama, mengintegrasikan infrastruktur wilayah yang mendukung kemandirian desa dan penataan perkotaan ; kedua, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui inovasi teknologi berbasis pertanian ; ketiga, meningkatkan kualitas ketaqwaan, kecerdasan, kesehatan dan profesionalitas sumberdaya manusia dan keempat, memantapkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan melayani.

Capaian indiKator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2019, sebagaimana yang diamanatkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Barito Kuala tahun 2017-2022.

Hasil kerja yang disampaikan ini, merupakan karya tahun ketiga dari pemerintahan yang Bupati Barito Kuala Hj Noormiliyani dan Wakil Bupati H Rahmadian Noor pimpin untuk periode kedua. diharapkan kinerja ini akan menjadi rangkaian program guna mewujudkan seluruh rencana kinerja pemerintahan lima tahunan.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tahun 2019, diukur berdasarkan proyeksi terukur rencana kerja pemerintah daerah, yang menjadi bagian integral dari totalitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan alat ukur berupa indikator kinerja utama (IKU) pemerintah kabupaten.

Indikator Kinerja Utama dimaksud merupakan muara dari capaian pengukuran kinerja setiap urusan bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

IKU Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sesuai arah, kebijakan dan prioritas pembangunan nilai capaian setiap indikator kinerja utama (IKU) tahun kinerja 2019 yang tertuang per misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan capaian kinerja sesuai misi pertama adalah mencakup hasil kerja pembangunan sarana dan prasarana wilayah, baik untuk wilayah perdesaan maupun wilayah perkotaan.

IKU dimaksud adalah : (1) Prosentase ketersediaan infrastruktur perdesaan, dari target 60% kini mencapai 72,81%. (2) Prosentase ketersediaan infrastruktur perkotaan, dari target 45% kini mencapai 52,72%. (3) Indeks kualitas lingkungan, nilai dari target 50,76% kini menjadi 57,90%. Sedangkan indikator kinerja utama yang menunjukkan capai kinerja misi kedua memberikan gambaran hasil kerja pembangunan perekonomian yang didominasi bidang pertanian.

IKU ini sekaligus memberikan gambaran bahwa pendapatan perkapita masyarakat tahun 2019 mengalami peningkatan, dengan hasil yang dinikmati masyarakat semakin merata. Rincian indikator dimaksud adalah : (1) Persentase pertumbuhan sektor pertanian adalah dari target 1,78% dengan realisasi mencapai 4,20%. (2) Indeks GINI, dengan realisasi 0,34%. (3) PDRB Perkapita, dari target Rp. 24,58 juta realisasinya mencapai Rp. 25.000.000,oo. (4). Pendapatan daerah, dari target 14,50% dengan realisasi mencapai 145,97 %.

Sedangkan nilai indikator kinerja utama yang menggambarkan capaian kinerja bidang pembangunan misi ketiga. Indikator berikut menunjukkan hasil kerja pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tingkat perlakuan pada berbagai bidang sosial kemasayarakatan utamanya penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Indikator kinerja untuk misi ketiga ini, diinformasikan sebagai berikut : (1). Angka rata-rata lama sekolah, dengan target 12,43 % dengan realisasi mencapai 12,43 tahun; (2). Angka harapan hidup, dari target 65,60 dengan realisasi mencapai 65,73 tahun; (3). tingkat pengangguran, tetap ada pada 3,99%; (4). tingkat kemiskinan, mampu diturunkan sampai dengan angka 4,63%.

Terkait dengan misi keempat, nilai indikator tersaji menggambarkan kinerja penyelenggaraan kepemerintahan, khususnya pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. pada umumnya hasilnya meningkat meskipun belum optimal. Sebagai contoh nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan tahun 2019 atau yang biasa disebut nilai Lakip, dengan nilai b dan diharapkan untuk tahun 2020 yang dinilai pada tahun 2019, semoga meraih nilai yang lebih baik dari sebelumnya, yakni kita harapkan mencapai nilai bb.

Dan IKU untuk misi keempat adalah sebagai berikut : (1). indeks reformasi birokrasi, nilai 60,00; (2). indeks kepuasan masyarakat nilai 87,00; (3). nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, mencapai nilai 61,00; (4). tingkat penyelesaian K3 ketertiban, ketentenraman dan keindahan 100%.

Dari seluruh nilai indikator kinerja utama (IKU) yang menunjukkan tingkat capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dimaksud Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tetap mampu melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, yang menjadi energi utama pembangunan dengan kualifikasi wajar tanpa pengecualian (WTP).

Hal ini dibuktikan oleh LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) tahun 2019, yang diaudit BPK RI tahun 2020, opini yang ditetapkan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). dan alhamdulillah, kemaren Barito Kuala menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diserahkan langsung oleh plt Gubernur Kalimantan Selatan atas capaian 5 (lima) kali berturut-turut meraih opini wajar tanpa pengecualian dalam pemeriksaan pelaporan keuangan daerah dari BPK RI sejak tahun 2015-2019.

Dengan penghargaan tersebut diharapkan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tetap mampu mengelola keuangan daerah dengan kualifikasi minimal sesuai SAP yakni wajar tanpa pengecualian, sehingga opini tersebut dapat diperoleh di tahun-tahun berikutnya. (Tim)