DPRD Pertanyakan Anggaran Personel Pendamping Walikota Kunker Luar Negeri

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti.

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Reni Astuti, mempertanyakan anggaran personel Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang mendampingi Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, dalam setiap kegiatan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.

“Personel OPD yang mengikuti tetap pakai APBD apa tidak ? Sebab dikatakan oleh Bu Walikota bahwa setiap kunker ke luar negeri dibiayai pengundang,” ujar Reni Astuti di Surabaya, Rabu (20/11).

Pernyataan tersebut menanggapi komentar Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara, yang menyebut kunjungan kerja Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, itu tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya sama sekali karena semua biaya ditanggung pengundang.

Meski demikian, Reni Astuti mengakui sepanjang Walikota Surabaya melakukan kunker  ke luar negeri, tidak pernah lepas dari tanggung jawabnya sebagai kepala daerah. Sebab, dari luar negeri, Bu Risma masih tetap rajin memantau berbagai peristiwa yang sedang terjadi di Surabaya.

“Saya pernah melakukan kunjungan kerja dengan Bu Risma. Saat itu di Pakistan dan kita sempat makan siang bersama. Saat sedang makan itu saya memperhatikan beliau sangat aktif berkoordinasi dengan anak buahnya di Surabaya. Kebetulan saat itu sedang ada peristiwa kebakaran di Surabaya,” kata politisi PKS ini.

Reni mengakui sebagai Walikota Surabaya yang sekaligus Presiden The United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG Aspac), Bu Risma cukup menginspirasi banyak kota di negara-negara lain.

Sementara Kabag Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara, sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya meluruskan adanya pemberitaan yang kurang tepat dengan menyebutkan bahwa walikota tidak sampai 14 kali ke luar negeri. “Selama 2019 hanya ke luar negeri sebanyak sembilan kali. Ada beberapa agenda ke luar negeri yang batal dihadiri bu wali,” kata dia.

Febri menuturkan, dari kesembilan agenda tersebut semuanya adalah undangan, bukan kunker inisiatif Pemkot Surabaya. Begitu pula dengan biayanya, mayoritas dibiayai pengundang sehingga lawatan tersebut tidak memberatkan APBD Kota Surabaya.

Ia mencontohkan, agenda pada 19 Februari 2019 di New York, Amerika Serikat, Walikota Risma diundang Presiden Majelis Umum PBB dan Direktur FAO. Biaya ke Amerika tersebut sepenuhnya ditanggung panitia. Dalam kunjungan itu, Bu Risma menjadi pembicara terkait ketahanan pangan dan program urban farming di Surabaya. Aktivitas Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, selama 2019 ini memang sangat padat, salah satunya melakukan kunker ke luar negeri sebanyak 9 kali.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini (Bu Risma).

Namun, Bu Risma, panggilan akrab perempuan pertama yang menjadi Walikota Surabaya itu, dengan tegas menyatakan bahwa kepergiannya ke luar negeri itu tidak dibiayai APBD.

Pernyataan Bu Risma tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Usai menghadiri “Rapat Koordinasi Provinsi Jatim Tahun 2019” di Grand City, Jumat (22/11), Khofifah justru meragukan ada kepala daerah di Jatim yang keluar negeri tanpa menguras anggaran pemerintah. “Surat yang masuk (ke Gubernur Jatim) rata-rata pakai APBD. Jadi kalau betul dibiayai dari pihak pengundang, berarti dobel budget (anggaran ganda) atau suratnya salah ketik,” katanya.

Orang nomor satu di Jatim ini menjelaskan, ketika ada kepala daerah yang izin keluar negeri, di setiap surat yang dikirim itu tercantum tujuan dan siapa yang membiayai. Namun Khofifah sekali lagi menegaskan bahwa rata-rata menggunakan APBD. “Boleh dicek suratnya (izin keluar negeri), karena surat ini sampai ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Kalau diundang dan dibiayai oleh pihak pengundang, itu biasa. Kalau memang dibiayai (pihak pengundang), saya takut dobel budget,” tegasnya.

Dalam waktu dekat Bu Risma kembali akan berangkat ke Turki. Tujuannya, memenuhi undangan Partai Pembangunan dan Keadilan untuk memperingati Hari Hak Perempuan. Terkait hal tersebut, Khofifah mengaku sudah menerima surat izin dari mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu. “Saya sudah membaca suratnya dan menggunakan APBD. Sementara saya membaca dari link berita, katanya tidak pakai APBD. Maka saya menyampaikan jangan-jangan salah ketik. Itu saja. Bisa direvisi kalau memang salah ketik. Kalau tidak salah ketik lalu tadi itu lo link beritanya tidak pakai APBD, saya takut dobel budget. Mungkin salah ketik,” kata Khofifah.

Sebelumnya, Bu Risma melalui Kabag Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara, menyatakan, agenda kunker Walikota Surabaya keluar negeri tidak menggunakan APBD. Selain itu, Febri menyebut, Tri Rismaharini juga sering keluar negeri dalam kapasitasnya sebagai Presiden UCLG Aspac. Seperti pada 21-24 Mei 2019 di Yi Wu, Tiongkok, 4-7 September di Makati, Filipina, 24-25 September di New York dan pada 15-18 Oktober di Cologne, Jerman.

“Kunjungan-kunjungan itu tidak menggunakan APBD Kota Surabaya sama sekali. Semua biaya ditanggung pengundang. Dan yang lebih membanggakan lagi untuk Surabaya, Bu Risma diundang dan memberikan paparan atau sebagai pembicara. Bukan sekadar diundang untuk menghadiri atau hanya seremonial belaka,” ungkap Febri. (F.809)