Rombongan KPK Tiba Di Gumi Keris Badung
ROADSHOW bus KPK 2019 “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” tiba di Kabupaten Badung, Selasa (20/8). Para pemberantas koruptor ini bertujuan untuk mengajak komponen masyarakat agar berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi. Kedatangan bus KPK yang dipimpin Penasihat KPK, Mohammad Tsani Annafari, bersama Tim Korwil Jawa Timur, Bali, NTT disambut hangat Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, bersama Wabup I Ketut Suiasa.
Penasihat KPK, Mohammad Tsani Annafari, menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Badung yang telah mendukung penuh kegiatan roadshow bus KPK ini. Kegiatan roadshow bus KPK menyasar 28 kabupaten/kota di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Melalui kegiatan ini KPK ingin informasikan pada masyarakat bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya penindakan, tetapi juga pencegahan, salah satunya melalui pendidikan antikorupsi. “Tujuan kita memberikan edukasi kepada masyarakat secara langsung, juga monitoring apa saja yang telah dilakukan pemerintah daerah termasuk di Badung,” tegasnya.
Ia juga ingin pulang dari Badung dan Bali ini mendapat sesuatu yang beda, karena Badung memiliki kearifan lokal yaitu desa adat, awig-awig dan perarem yang harus berdampingan dengan aturan yang ada. Serta adanya konsep Tri Kaya Parisuda (berfikir, berbicara dan berbuat yang baik). “Ini yang akan kami catat. Kalau semua konsisten menjalankan konsep ini tidak ada yang namanya korupsi,” terangnya.
Mohammad Tsani juga mengatakan, KPK siap mendukung Kabupaten Badung menjadi salah satu role model antikorupsi di Indonesia. Hal ini didasari dengan sedikitnya catatan dari Badung, terlebih lagi LHKPN Badung sudah 100 persen. “Kami mengapresiasi Pemkab Badung, karena catatan Badung tidak banyak, kondisi ini agar mampu dipertahankan bahkan ditingkatkan. Ke depan, kami harapkan Badung dapat menjadi salah satu contoh daerah antikorupsi di Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Badung, Giri Prasta, menyampaikan apresiasi kepada KPK RI yang melaksanakan roadshow “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” di Badung. Dikatakannya bahwa dari awal Pemkab Badung telah melakukan MoU dengan KPK karena dibutuhkan dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selalu mendapat pengawasan yang melekat. Termasuk kerjasama dengan Forum Koordinasi Pemerintahan Daerah dan Kejaksaan dengan Tim TP4D-nya. “Saya kira pencegahan korupsi ini harus dilakukan sejak dini. Mulai diri sendiri, keluarga, kelompok, masyarakat hingga pemerintah,” jelasnya. (Riki)
